Indonesia Report 2006

Bagi semua kalangan yang memperhatikan perkembangan situasi dan kebijakan publik di Indonesia, tahun 2006 merupakan tahun penting. Ada beberapa alasan. Pertama, evaluasi terhadap kinerja kebijakan pemerintah pada tahun 2006 relatif lebih valid dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memasuki “masa kerja riil” setelah melewati masa konsolidasi pada tahun 2004 dan 2005. Kedua, banyak peristiwa dan kebijakan penting yang terjadi pada tahun 2006. Dampak peristiwa dan kebijakan tersebut tidak hanya bersifat “lokal” pada tahun 2006, tetapi juga menjangkau tahun-tahun setelahnya. Indonesia 2006 merupakan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada tahun 2006. Di dalamnya terdapat delapan tulisan yang menganalisis topik-topik terpilih. Secara umum, analisis dalam kedelapan tulisan tersebut mencakup gambaran situasi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan, serta prediksi tahun 2007. Di bidang ekonomi, Indonesia 2006 menyajikan dua tulisan. Pertama, mengenai kinerja sektor riil dan perbankan. Kedua, menguatnya kebutuhan terhadap strategi energi. Di bidang politik, terdapat empat tulisan. Pertama, potret pemberantasan korupsi. Kedua, kondisi keamanan terkait terorisme dan konflik lokal. Ketiga, evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berlangsung di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2006. Keempat, analisis sistem presidensial di Indonesia. Sementara, bidang sosial memiliki dua topik, yaitu dinamika sosial budaya terkait pergesekan dalam kemajemukan budaya, agama,dan interaksi sosial serta masih tak terhentikannya penularan flu burung yang membuat Indonesia memiliki angka kematian akibat flu burung tertinggi di dunia. Selain menekankan urgensi topik-topik di atas, kedelapan analisis memberikan ”kesan” bahwa pemerintah belum mampu mereformasi kebijakan secara optimal pada bidang-bidang tersebut. Ada warna kegagalan di tahun 2006, sekaligus pekerjaan rumah untuk tahun 2007. Dengan demikian, para pengambil kebijakan juga dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai alternatif fokus dan prioritas kebijakan di tahun 2007. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kecakapan pemerintah dalam mengatasai permasalahan dalam delapan bidang tersebut. Akhirnya, semoga Indonesia 2006 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh banyak pihak: pengambil kebijakan, dunia usaha, media massa, lembaga think tank internasional, dunia akademik, lembaga nonpemerintah, dan pihak-pihak lainnya. Selamat membaca.