KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kebijakan yang mereduksi regulasi, governance (tata pemerintahan) dan risk (risiko) merupakan hukum yang ideal dalam bentuk mengawal dari upaya menghindari kemerosotan akan kepercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan etika. Aspek-aspek tersebut yang seyogyanya merupakan landasan dari pembentukan kebijakan yang bersifat langsung mengatur melalui pembentukan badan kehormatan yaitu “Mahkamah Kehormatan Dewan” untuk melindungi kewibawaan ( gezag organisatie ) DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD merupakan salah satu dari alat perlengkapan DPR RI. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kedua untuk meneliti dan menganalisis mengenai implementasi dan implikasi pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kata kunci : Kewenangan, Mahkamah Kehormatan Dewan, Pelanggaran Kode Etik. ABSTRACT The Republic of Indonesia as a state based on law as regulated in The Constitution of The Republic of Indonesia 1945 Article 1 ( 3 ). Policies such as regulation, governance and risk is an ideal form of law in guarding democracy than an attempt to avoid the deterioration of belief and non-compliance with laws and ethics . These aspects should be a foundation of the establishment of a policy that is directly regulate through the creation of honorary bodies of the Court of Honor to protect authority ( gezag organisatie ) of The House of Representatives as a representative institution of the people. MKD is one of the committee The House of Representatives. Based on the purpose of this study i n the first to examine and analyze “ the Court of Honor Council ” regulation based on T he Law of T he People s Consultative Assembly , T he House of Representatives , The Regional House of Representatives and The Regional Representatives Council , secondly to research and analyze the implementation and implications of the Court of Honor Council regulation based on the Law of T he Law of T he People s Consultative Assembly , T he House of Representatives , The Regional House of Representatives and The Regional Representatives Council . Keywords : Authority, the Court of Honor Council, Violations of the Code of Ethics.