2016•Economics and Finance in IndonesiaOpen access

The Impact of Lagging-Region Status on District Poverty in Indonesia

Rus’an Nasrudin

Open full text 3 citations

Abstract

Reducing subnational imbalances of development progress is unquestionable policy for heterogeneous Indonesia. This paper examines the impact of policy that assigns a lagging-region status namely status daerah tertinggal (DT) on poverty rate and poverty gap among districts in Indonesia in the two period of SBY presidency. The panel data fixed effect combined with propensity score matching is used to tackle the selection bias due to the nature of the policy, unobserved heterogeneity and omitted variable bias. The results show that the lagging-region status that was aimed to mainstream central and district’s budget toward lagging regions statistically significant reduces poverty rate and poverty gap in the period. The DT status, on average is associated with 0.75 percentage point of reduction in the poverty rate and 7% reduction in the poverty gap index. AbstrakMenurunkan ketimpangan antar-daerah adalah sebuah agenda kebijakan yang niscaya untuk Indonesia yang majemuk dalam kemajuan ekonomi. Artikel ini berusaha mengukur dampak dari sebuah kebijakan penetapan daerah tertinggal terhadap dua ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan pada dua periode masa jabatan Presiden SBY. Metode yang dipergunakan adalah panel data fixed-effect dikombinasikan dengan propensity score matching untuk mengatasi permasalah endogen pada variabel utama yaitu bias dalam seleksi terhadap kebijakan, keragaman daerah yang tidak dapat diukur, dan potensi bias karena ketiadaan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap dua ukuran kemiskinan. Hasil pendugaan regresi tersebut menunjukkan bahwa penetapan daerah tertinggal yang ditujukan untuk mengarusutamakan dana pembangunan secara statistik signifikan dan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di masa tersebut. Daerah tertinggal secara rata-rata memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah sebesar 0.75 (persentase) dan memiliki indeks kedalaman kemiskinan 7% lebih rendah.Kata kunci: Daerah Tertinggal; Kemiskinan; IndonesiaJEL classifications: I32, P48

About this research paper

What this paper is about

Reducing subnational imbalances of development progress is unquestionable policy for heterogeneous Indonesia. This paper examines the impact of policy that assigns a lagging-region status namely status daerah tertinggal (DT) on poverty rate and poverty gap among districts in Indonesia in the two period of SBY presidency. The panel data fixed effect combined with propensity score matching is used to tackle the selection bias due to the nature of the policy, unobserved heterogeneity and omitted variable bias. The results show that the lagging-region status that was aimed to mainstream central and district’s budget toward lagging regions statistically significant reduces poverty rate and poverty gap in the period. The DT status, on average is associated with 0.75 percentage point of reduction in the poverty rate and 7% reduction in the poverty gap index. AbstrakMenurunkan ketimpangan antar-daerah adalah sebuah agenda kebijakan yang niscaya untuk Indonesia yang majemuk dalam kemajuan ekonomi. Artikel ini berusaha mengukur dampak dari sebuah kebijakan penetapan daerah tertinggal terhadap dua ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan pada dua periode masa jabatan Presiden SBY. Metode yang dipergunakan adalah panel data fixed-effect dikombinasikan dengan propensity score matching untuk mengatasi permasalah endogen pada variabel utama yaitu bias dalam seleksi terhadap kebijakan, keragaman daerah yang tidak dapat diukur, dan potensi bias karena ketiadaan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap dua ukuran kemiskinan. Hasil pendugaan regresi tersebut menunjukkan bahwa penetapan daerah tertinggal yang ditujukan untuk mengarusutamakan dana pembangunan secara statistik signifikan dan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di masa tersebut. Daerah tertinggal secara rata-rata memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah sebesar 0.75 (persentase) dan memiliki indeks kedalaman kemiskinan 7% lebih rendah.Kata kunci: Daerah Tertinggal; Kemiskinan; IndonesiaJEL classifications: I32, P48

Why it matters

OpenAlex reports 3 citations for this work. Citation counts describe recorded attention and do not establish research quality.

Key contribution

A contribution statement is not available in the OpenAlex record.

Method / approach

Method details are not available in the OpenAlex metadata.

Main findings

Findings are not separately available in the OpenAlex metadata.

Limitations

Limitations are not available in the OpenAlex metadata.

Applications

Application details are not available in the OpenAlex metadata.

Available abstract

Reducing subnational imbalances of development progress is unquestionable policy for heterogeneous Indonesia. This paper examines the impact of policy that assigns a lagging-region status namely status daerah tertinggal (DT) on poverty rate and poverty gap among districts in Indonesia in the two period of SBY presidency. The panel data fixed effect combined with propensity score matching is used to tackle the selection bias due to the nature of the policy, unobserved heterogeneity and omitted variable bias. The results show that the lagging-region status that was aimed to mainstream central and district’s budget toward lagging regions statistically significant reduces poverty rate and poverty gap in the period. The DT status, on average is associated with 0.75 percentage point of reduction in the poverty rate and 7% reduction in the poverty gap index. AbstrakMenurunkan ketimpangan antar-daerah adalah sebuah agenda kebijakan yang niscaya untuk Indonesia yang majemuk dalam kemajuan ekonomi. Artikel ini berusaha mengukur dampak dari sebuah kebijakan penetapan daerah tertinggal terhadap dua ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan pada dua periode masa jabatan Presiden SBY. Metode yang dipergunakan adalah panel data fixed-effect dikombinasikan dengan propensity score matching untuk mengatasi permasalah endogen pada variabel utama yaitu bias dalam seleksi terhadap kebijakan, keragaman daerah yang tidak dapat diukur, dan potensi bias karena ketiadaan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap dua ukuran kemiskinan. Hasil pendugaan regresi tersebut menunjukkan bahwa penetapan daerah tertinggal yang ditujukan untuk mengarusutamakan dana pembangunan secara statistik signifikan dan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di masa tersebut. Daerah tertinggal secara rata-rata memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah sebesar 0.75 (persentase) dan memiliki indeks kedalaman kemiskinan 7% lebih rendah.Kata kunci: Daerah Tertinggal; Kemiskinan; IndonesiaJEL classifications: I32, P48

Key concepts: Lagging, Poverty, Panel data, Economics, Poverty rate, Welfare economics, Fixed effects model, Political science

Related papers

Back to paper searchBrowse research topicsOriginal source
The Impact of Lagging-Region Status on District Poverty in Indonesia — Research Paper | ScholarLens