The Capacity Building For Democratic Developmental Local Governance
Hirotsune Kimura
Abstract
Hirotsune Kimura
Abstract
Desentralisasi dianggap sebagai pilar utama dalam promosi demokrasi di negara berkembang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata-mata proses yang demokratis, tetapi juga perdamaian dan peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pasca otoriter (atau pasca birokratik politik) di tingkat daerah adalah bukan hanya menciptakan pemerintahan yang demokratis tetapi juga yang developmentalis. Yang diperlukan pemerintah daerah bukan hanya sistem parlisipatoris yang melibatkan kaum bisnis dan masyarakat, tetapi juga suatu pemerintahan yang fungsional yang dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dengan semangat "kepuasan konsumen". Pembangunan kapasitas pemerintah bisa dilalukan dengan tiga lapis, bukan saja melalui perbaikan sumber Jaya manusia, tetapi juga pembentukan organisasi dan sistem yang inovatif. Datum konteks pemberantasan kemiskinan, kebijakan yang diperlukan meliputi pembangunan infrastruktur sosial, mikro-finansial dan juga pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan kerja bagi kelompok miskin.
A significance statement is not available in the OpenAlex record.
A contribution statement is not available in the OpenAlex record.
Method details are not available in the OpenAlex metadata.
Findings are not separately available in the OpenAlex metadata.
Limitations are not available in the OpenAlex metadata.
Application details are not available in the OpenAlex metadata.
Desentralisasi dianggap sebagai pilar utama dalam promosi demokrasi di negara berkembang. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata-mata proses yang demokratis, tetapi juga perdamaian dan peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pasca otoriter (atau pasca birokratik politik) di tingkat daerah adalah bukan hanya menciptakan pemerintahan yang demokratis tetapi juga yang developmentalis. Yang diperlukan pemerintah daerah bukan hanya sistem parlisipatoris yang melibatkan kaum bisnis dan masyarakat, tetapi juga suatu pemerintahan yang fungsional yang dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dengan semangat "kepuasan konsumen". Pembangunan kapasitas pemerintah bisa dilalukan dengan tiga lapis, bukan saja melalui perbaikan sumber Jaya manusia, tetapi juga pembentukan organisasi dan sistem yang inovatif. Datum konteks pemberantasan kemiskinan, kebijakan yang diperlukan meliputi pembangunan infrastruktur sosial, mikro-finansial dan juga pertumbuhan ekonomi untuk membuka lapangan kerja bagi kelompok miskin.
Key concepts: Democracy, Corporate governance, Democratic governance, Political science, Public administration, Business, Law, Politics