Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia

Adanya lingkungan dan kondisi hukum, sosial politik dan \nekonomi yang berbeda-beda antar negara menyebabkan standar \nakuntansi juga berbeda. Standar Akuntansi Keuangan yang \nberkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk \nmewujudkan transparasi tersebut. Standar Akuntansi Keuangan \nmerupakan kerangka acuan dalam prosedur yang berkaitan dengan \npenyajian laporan keuangan. Keberadaan Standar Akuntansi \nKeuangan dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam \nmenjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan. \nDi Indonesia Standar Akuntansi Keuangan dikenal dengan istilah \nStandar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan hasil \nperumusan Komite Prinsipal Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 \nmenggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Standar \nAkuntansi Keuangan terdiri dari sebuah pernyataan kerangka dasar \npenyusunan dan penyajian laporan keuangan serta seperangkat \nStandar Akuntansi Keuangan dengan 35 pernyataan. SAK ini mulai \nberlaku efektif tanggal 1 Januari 1995. Sebagai pedoman \npenyusunan dan penyajian laporan keuangan SAK menjadi peraturan \nyang mengikat, sehingga pengertian yang bias terhadap suatu pos \nlaporan keuangan dapat dihindari. Demikian halnya ketika Indonesia \nmelakukan harmonisasi dari SAK US GAAP ke SAK IFRS \nmenyebabkan terjadi perubahan prinsip dari rules-based system ke \nprinciples-based system. IFRS (Internasional Financial Accounting \nStandard) merupakan suatu upaya untuk memperkuat arsitektur \nkeuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap \nkurangnya transparansi informasi keuangan.